Sejarah Tanah Kutai ( 6 )

Pada tahun 1778, pemuka Bugis mengutus Nachoda Labai dan adiknya La Made Daeng Punggawa disertai Tuan Sajid Alwi bin Hosen Al ‘mardjak berangkat ke Wajo guna berjumpa dengan Peta Cakurdi alias Aji Imbut dan rombongan ini tiba pada tahun 1779, disambut oleh Aji Imbut. Dan dalam tahun 1780 Aji Imbut berada di Segara (Samarinda seberang), disebut Mangku Jenang dan disitulah Aji Imbut di Daulat menjadi Sultan dengan gelar Aji Sultan Muhammad Muslihuddin yang memberikan perintah kepada Mangkubumi Ni’Raden Perbangsa untuk menangkap Aji Kado gelar Aji Sultan Muhammad Aliyiddin dan dijatuhi Hukum Krenet (Mati Tanpa Mengeluarkan Darah), pada tanggal, 22 September 1782 atas perkarsa Mangkubumi Ni’Raden Bangsa, Perdana Menteri Pangeran Masjurit dan Pua Ado Latodjeng Daeng Petta serta La’made Daeng Punggawa serta atas perkenan Pembesar Kerajaan Kutai Martapura yang menjadi Kepala Suku Kedang Lampong yakni Sri Mangku Jagat dan Sri Mangku Setia diperkenanlah Aji Sultan Muhammad Muslihudin Membangun Kota di Sebelah Hilir Tepian Pandan dan oleh orang Bugis Kota ini dinamakan Tangg-Arung, yang kelamaan menjadi Tenggarong sekarang.


Hal yang sangat membuat Kutai semakin tak menentu atas kekuasan De-Paktonya dikarenakan berdasarkan Surat perjanjian Kompeni Belanda dan Sultan Banjar yakni Sultan Tamjidillah II di tahun 1787, menyatakan bahwa Kutai diserahkan kepada pihak Belanda maka atas dasar itulah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tidak membayar upeti Kebanjar Masin melainkan harus membayar pajak kepada pemerintah Kompeni Belanda, namun atas dasar perjanjian Belanda dan Inggris tertanggal, 29 Mei 1809, Pemerintah Inggris meminta agar Belanda meninggalkan Banjarmasin karena kekuasan diserahkan pada pemerintah Inggris dan baru pada tahun 1812, A. Hare sebagai Residen berkedudukan di Banjarmasin menandatangai kontrak dengan sultan Banjar.

Pada tahun 1814 diadakan perjajian dalam Converensi Van London, yang mengakibatkan pada tanggal 1 Januari 1817 Sultan Kutai membuat perjanjian baru dengan pemerintah Belanda didasari bahwa Sultan Banjar telah menyerahkan kembali Kutai kepada Belanda perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak Aji Sultan Muhammad Salehuddin selaku Sultan Kutai dan Van Bukholz selaku Pemerintah Belanda yang mengangkat seorang Civet Gezeg Hebber bernama H. Van Dewell sebagai Asisten Residente berkedudukan di Kutai dan pengangkatan ini tertulis pula dalam naskah perjanjian tahun 1825 yang ditandatangani oleh Aji Sultan Muhammad Salehuddin dengan G. Muller selaku Residen berkedudukan di Banjarmasin atas nama Pemerintah Kerajaan Belanda. Dalam tahun itu juga G. Muller mengadakan perjalanan ke pedalaman dan sehingga adanya nama pegunungan Muller di Kalimantan dan atas ketidak senangan rakyat kepada pihak penjajah maka Muler di bunuh di Muara Kaman hal ini dilaporkan oleh H. Van Dewell dan S.C. Knappert kepada Pemerintah Kerajaan Belanda yang pada saat itu sibuk dengan perlawanan Perang Di Ponegoro di Jawa.

BERSAMBUNG